BPJT: Integrasi Beda dengan Kenaikan Tarif Tol

JAKARTA, KOMPAS.com– Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo menilai, integrasi tarif tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) melanggar aturan. Integrasi ini tidak sesuai dengan kaidah kenaikan tarif tol, yakni mempertimbangkan laju inflasi.
Sigit mengatakan, integrasi tarif tol JORR berpotensi melanggar pasal 48 UU Jalan. Ada indikasi kenaikan tarif terselubung dalam kebijakan ini khususnya untuk pengguna tol jarak pendek. Kenaikan tersebut, tambah Sigit, sangat signifikan yaitu 57,8 persen dari tarif awal Rp 9.500 menjadi Rp 15.000. “Padahal, jika mengacu UU, dengan inflasi hanya 3 persen per tahun maka kenaikan masksimal hanya 6 persen,” kata Sigit dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Namun, menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, integrasi ini berbeda dengan kenaikan tarif tol pada umumnya. Meskipun dia mengakui, kenaikan tarif terutama bagi kendaraan Golongan I atau kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan jarak dekat. “Untuk penyesuaian tarif betul, itu disesuaikan berdasarkaan inflasi setiap dua tahun sekali. Tapi yang kami lakukan ini adalah perubahan sistemnya, untuk meningkatkan efisiensi sesuai dengan penyelenggaraan jalan tol itu sendiri,” kata Herry dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (2/7/2018).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “BPJT: Integrasi Beda dengan Kenaikan Tarif Tol “, https://properti.kompas.com/read/2018/07/02/191003421/bpjt-integrasi-beda-dengan-kenaikan-tarif-tol.
Penulis : Dani Prabowo
Editor : Hilda B Alexander

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *