DPR Bakal Panggil Kementerian PUPR soal Insiden Proyek LRT

 

 

Liputan6.com, Jakarta – Maraknya kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur, seperti insiden jatuhnya box girder pada proyek Light Rail Transit (LRT) di Kayu Putih, Jakarta pada Senin 22 Januari 2018, membuat Komisi V DPR-RI berencana memanggil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Wakil Ketua Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo menyampaikan, pihaknya sangat menyayangkan peristiwa yang menyebabkan lima orang terluka tersebut.

“Kecelakaan kerja seperti ini sudah berulang, seharusnya bisa dihindari jika aspek keselamatan dan keamanan dipenuhi penyedia jasa konstuksi,” kata Sigit seperti dikutip pada Rabu (24/1/2018).

Seperti yang tertera dalam pasal 52 UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Jaskon), Sigit berkata penyedia jasa serta sub penyedia jasa konstruksi harus memenuhi empat standar, yaitu standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

“Jika tidak, penyedia jasa dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara konstruksi, hingga pencabutan izin sebagaimana diatur dalam pasal 96 UU Jaskon,” tutur dia.

Insiden kecelakaan kerja serupa tercatat sudah berulang kali terjadi. Seperti pada awal bulan ini, ketika box girder terjatuh akibat tersenggol alat berat di proyek pembangunan jalan Tol Depok-Antasari, Jakarta.

“Karena kejadian ini sudah berulang kali, Komisi V akan memanggil Kementerian PUPR, khususnya Dirjen Bina Konstruksi, untuk mengevaluasi apakah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek kontruksi sudah diterapkan, atau baru sebatas sosialisasi saja. Jangan sampai, regulasinya sudah ada, tapi tidak diterapkan,” kata Sigit.

Pada 2017, Pemerintah telah merilis Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Kebijakan tersebut dibuat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan kontraktor terhadap SMK3.

“Komisi V akan menagih komitmen PUPR selaku regulator dalam pengawasan dan evaluasi penyedia jasa kostruksi, terkait apakah pemerintah sudah melakukan pembinaan dan penerapan sanksi kepada penyedia jasa yang tidak memenuhi SMK3,” tutur Sigit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *