DPR Ingin Kemenhub Fokus sebagai Regulator

661472480911

Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menginginkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat lebih fokus pada beragam program yang memperkuat fungsi institusi tersebut sebagai regulator dibandingkan sebagai operator sektor transportasi.

Sigit mengemukakan hal tersebut terkait dengan rencana pemerintah yang akan mengambil alih operasional terminal Tipe A dan jembatan timbang di seluruh Indonesia, sedangkan pihak pemda hanya berwenang mengelola kawasan komersial di setiap terminal.

“Gara-gara persoalan seperti ini, bisa jadi nanti Kemenhub jadi operator terminal terbesar di dunia. Ini tentu membebani anggaran,” katanya dalam siaran tertulisnya di Jakarta, Rabu (21/9).

Untuk itu, Sigit juga meminta Menteri Perhubungan Budi Karya untuk memberikan batas waktu sampai kapan pengambilalihan operasional terminal Tipe A tersebut oleh pemerintah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyarankan mengapa tidak dibuat saja standardisasi pelayanan terminal tipe A yang berlaku sama di seluruh Indonesia.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 140 terminal Tipe A yang dikelola oleh pemerintah kota dan kabupaten. Tak dipungkiri bahwa banyak kondisi tipe A di Indonesia yang masih kurang nyaman, sehingga pemerintah pusat akan melakukan perombakan terminal Tipe A paling tidak bisa seperti perombakan beberapa stasiun.

Selain itu, Kemenhub juga akan melakukan pembagian zona di terminal layaknya di bandara atau stasiun yaitu zona publik, zona tengah untuk orang perjalanan, dan zona pemberangkatan.

“Namun, jika semua terminal tipe A ditangani pemerintah dan tidak ada pembatasan yang jelas sampai kapan, maka hal tersebut akan membebani anggaran. Kenapa tidak diminta pemerintah daerah saja yang mengelolanya, dan itu bisa menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah,” jelas Sigit.

Dia juga meminta agar Menhub harus mempunyai visi penguatan ekonomi rakyat, penguatan swasta nasional, menguatkan fungsi regulasi agar kebijakan yang ada memberikan jaminan pada keselamatan transportasi, bukan malah berfungsi sebagai operator.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengkaji kembali pengambilalihan Terminal Tipe A dan jembatan timbang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Budi saat ditemui di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (19/9) menyiratkan adanya kemungkinan Terminal Tipe A dan jembatan timbang tersebut masih bisa dikelola oleh Pemda.

“Kami akan konsisten dan bila mungkin setelah kami lakukan klarifikasi undang-undang. Kami sebagai steering committee akan mengkaji proses-proses operasional akan dilakukan oleh pemda setempat,” katanya.

Undang-undang yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Menhub, selama tidak menganggu pelayanan kepada masyarakat, hal itu masih dimungkinkan.http://www.beritasatu.com/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *