DPR Minta Kemenhub Hentikan Hibah Kapal Perintis

Arah Р Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo menilai program pembangunan 50 unit Kapal Perintis yang diusulkan oleh Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015 lalu sebaiknya dikerjakan oleh pihak swasta. Politisi PKS itu mengkritisi jika program tersebut harus didorong pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dengan memebrikan PSO (Public Service Obligation) atau subsidi sesuai dengan Undang-Undang.

“Untuk pelayaran perintis, tidak perlu membangun kapal. Tugas membangun kapal serahkan saja kepada swasta yang selama ini sudah beroperasi,” kata Sigit Sosiantomo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kami, (14/9/2017).

Sigit melanjutkan, jika program pembangunan kapal perintis tipe GT 2000, GT 1200 dan DWT 750 serta 100 kapal kayu untuk pelabuhan rakyat (Pelra) yang akan dihibahkan itu dinilai tidak sesuai dengan tupoksi Kemenhub sebagai regulator.

“Pembangunan kapal perintis dan kapal kayu untuk hibah itu bukan tupoksi Kemenhub. Tupoksi Kemenhub adalah sebagai regulator bukan operator. Untuk pelayaran perintis, tidak perlu dengan membangun kapal. Dalam UU Pelayaran, angkutan perintis dilakukan dengan penugasan, bukan memberikan hibah seperti sekarang,” katanya seperti dilansir Antara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *