Indonesia Krisis Insinyur, Presiden Didesak Keluarkan Perpres

Untuk memenuhi ketersediaan insinyur profesional, Presiden seharusnya segera mengeluarkan Perpres Pembentukan Dewan Insinyur Indonesia (DII). Sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran, Perpres ini seharusnya sudah terbitkan pemerintah pada 2015 lalu.

“Saat ini kita sangat kekurangan tenaga insinyur profesional. Padahal, pembangunan infrastruktur kita digenjot. Ini berbahaya. Bagaimana proyek-proyek strategis nasional bisa selesai jika SDM-nya tidak ada,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Sesuai dengan UU Keinsinyuran, kata Sigit, DII telah dibentuk dalam waktu paling lambat satu tahun (tahun 2015). Kenyataannya, hingga kini DII belum dibentuk. Hal ini membuat beberapa fungsi DII yang diamanatkan oleh UU Keinsinyuran tidak berjalan.

Beberapa tugas penting DII adalah menetapkan standar kompetensi insinyur bersama menteri, menetapkan sistem registrasi insinyur, menetapkan sistem sertifikasi insinyur, menetapkan sistem uji kompetensi, menetapkan sistem pengawasan alih IPTEK insinyur asing, dan aistem pengawasan praktik keinsinyuran.

“DII memiliki tugas merumuskan kebijakan, menjalin kerja sama keinsinyuran internasional dan mengawasi alih teknologi oleh insinyur asing. Ketiadaan DII menghambat pencetakan insinyur profesional. Padahal, kebutuhan kita akan tenaga insinyur sangat besar seiring dengan peningkatan anggaran infrastruktur. Kalau dibiarkan terus, sama saja membuka keran untuk tenaga insinyur asing masuk ke Indonesia,” kata Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengingatkan pemerintah bahwa belum diterbitkannya Perpres pembentukan DII merupakan bentuk pengabaian terhadap UU Keinsinyuran. Sesuai dengan Pasal 55 UU Keinsinyuran, DII harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

“Pembentukan DII adalah amanat UU dan harus dijalankan, suka atau tidak suka. Jika tidak dilaksanakan berarti mengabaikan amanat UU. Karena itu, Presiden seharusnya sudah mengeluarkan Perpres ini jika tidak ingin dinilai mengabaikan UU,”¬†ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *