Kinerja Perhubungan Udara Kemenhub Disebut Paling Buruk

JAKARTA – Kinerja Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai sebagai yang terburuk oleh salah satu anggota Komisi V DPR RI. Alasannya karena beberapa kasus keselamatan penerbangan yang terjadi di Tanah Air.

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyampaikan beberapa catatan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait beberapa kasus keselamatan penerbangan. Hal itu menurutnya menjadi alasan kenapa kinerja Direktorat Perhubungan Udara mendapatkan predikat terburuk.

“Karena tahun 2016 jumlah kecelakaan udara meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saya kira tidak berkorelasi terhadap serapan anggaran. Mungkin serapan anggarannya besar, tapi kenapa justru keselamatan udara kurang mendapat perhatian,” kata Sigit dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Dia menambahkan masalah keselamatan transportasi udara adalah persoalan serius, karena akan menjadi catatan ICAO (International Civil Aviation Organization). Jika tidak ada perbaikan dan peningkatan terkait keselamatan perhubungan udara, maka bakal berdampak semakin sulitnya perjuangan untuk mengambil alih FIR (Flight Information Region) yang ada di Riau dan Natuna.

“Pak Menteri mohon menugaskan kepada Pak Dirjen, harus ada road map, kapan ini ada zero accident di transportasi udara. Kita sering berbicara zero accident saat membahas transportasi terkait lebaran, tahun baru dan seterusnya. Namun ini bukannya bukannya zero, tapi malah bertambah,” lanjutnya.

Catatan penting lain adalah kasus Pilot Citilink Indonesia yang diduga mabuk saat sebelum melakukan penerbangan. Dan itu dilihat dari rekaman video yang tersebar di media sosial. Dari rekaman CCTV (Closed Circuit of Television) ada ketidakberesan saat terlihat petugas penjaga pintu membiarkan pilot tersebut masuk dan tidak dilaporkan.

“Kasus pilot yang mabuk itu, Pak Menteri harus membuat aturan yang tegas terhadap otoritas bandara kenapa ada pilot yang mabuk masih bisa sampai di pesawat dan akan menerbangkan pesawat. Saya kira ini penting untuk mewujudkan zero accident di perhubungan udara,” ungkap dia.

Lanjut dia dan yang lebih penting lagi agar FIR yang ada di Natuna dan Riau bisa segera bisa diambil alih. Kalau masalah keselamatan perhubungan udara dibiarkan terus, dikhawatirkan ICAO semakin tidak percaya akan keselamatan transportasi udara di Indonesia.

“Bukan hanya FIR di Natuna dan Riau yang tidak bisa diambil alih, malah mereka mengusulkan agar FIR Jakarta dan FIR Makassar nanti diambil alih oleh ICAO. Jangan-jangan nanti begitu, ini kan mengerikan,” paparnya.(https://ekbis.sindonews.com/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *