Komisi V DPR: Sistem One Way Melanggar UU!

Jakarta, Kabar3.com – Sigit Sosiantomo yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI,  menilai penerapan sistem one way dari tol Kertasari, Tegal menuju Cawang  yang menyebabkan kemacetan parah di jalan arteri dan tol perlu mendapat evaluasi khusus karena berpotensi melanggar sedikitnya tiga Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP).

“Saya  mendapat banyak keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan kebijakan one way ini. Dan saya sudah menelaah kebijakan ini. Setidaknya ada 3 UU dan PP yang dilanggar pemerintah dengan pemberlakuan kebijakan ini,” papar Sigit kepada wartawan, Jum’at (22/6/2018).

Sistem one way  sepanjang 294 km dari Tegal hingga Cawang tersebut, kata Sigit, melanggar UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP No.15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang merupakan turunan dari UU N0.38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam UU LLAJ, pemberlakukan sistem one way dinilai melanggar Pasal 93 dan 94 yang mengatur tentang managemen dan rekayasa lalu lintas. Dalam Pasal 93, ditegaskan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dan dalam pelaksanaannya harus sebagaimana diatur dalam Pasal 94, rekayasa lalu lintas harus melalui tahap perencanaan yang diantaranya  memuat identifikasi masalah lalu lintas, analisis daya tampung jalan analisis dampak lalu lintas.

“Dari perencanaan yang disampaikan kepada Komisi V dalam raker persiapan mudik beberapa waktu lalu, Korlantas memaparkan pemberlakukan contra flow dan one way pada arus balik  hanya diberlakukan di beberapa titik, seperti Rest Area Tol Cipali (Km 130 dan Km 102 ) dan Tol Cikampek (Km 62, Km 52 dan Km 42). Dengan demikian, sistem one way sepanjang 294 km dari Tegal sampai Cawang ini tidak direncanakan secara matang dan dilakukan serampangan tanpa menganalisa daya tampung jalan arteri dan analisa dampak lalu lintasnya seperti yang diamanatkan UU LLAJ,” lanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *