Komisi V: Pemerintah Bisa Dipidana Terkait Kasus Jembatan Ambruk di Tuban

banner 160x600
banner 468x60

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan pemerintah bisa dikenakan hukuman pidana terkait ambruknya Jembatan Widang jalur pantai utara penghubung Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan di Jawa Timur tepatnya jalur Babat-Widang.

Sigit mengatakan hal tersebut terdapat dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi V: Pemerintah Bisa Dipidana Terkait Kasus Jembatan Ambruk di Tuban, http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/04/18/komisi-v-pemerintah-bisa-dipidana-terkait-kasus-jembatan-ambruk-di-tuban.

“Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah bisa dipidana karena diduga ada kelalaian. Jembatan itu diketahui merupakan peninggalan Belanda dan berumur tua sehingga sudaj seharusnya diperbaiki atau diganti serta sudah dua kali ambruk.”

“Kami sangat menyayangkan kejadian yang menimbulkan korban jiwa tersebut,” ujarnya di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

Menurutnya pemerintah bisa dikenakan Pasal 275 ayat 3 UU LLAJ yang berbunyi setiap penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak hingga menimbulkan korban jiwa dapat dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau denda Rp 120 juta.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi V: Pemerintah Bisa Dipidana Terkait Kasus Jembatan Ambruk di Tuban, http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/04/18/komisi-v-pemerintah-bisa-dipidana-terkait-kasus-jembatan-ambruk-di-tuban.
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Choirul Arifin

Email Autoresponder indonesia
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Komisi V: Pemerintah Bisa Dipidana Terkait Kasus Jembatan Ambruk di Tuban"