Legislator Desak Presiden Keluarkan Perpres Dewan Insinyur

Jakarta: Presiden didesak segera mengeluarkan Perpres Pembentukan Dewan Insinyur Indonesia (DII). Perpres tersebut seharusnya sudah diterbitkan pada 2015. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Rabu 28 Maret 2018, mengemukakan bahwa perpres dimaksudkan untuk memenuhi ketersediaan insinyur profesional.

“Saat ini kita sangat kekurangan tenaga insinyur profesional. Padahal pembangunan infrastruktur kita digenjot. Ini berbahaya. Bagaimana proyek-proyek strategis nasional bisa selesai jika SDM-nya tidak ada,” kata Sigit.

Sigit menambahkan jika menilik UU Keinsinyuran, seharusnya DII telah dibentuk dalam waktu paling lambat satu tahun setelah UU tersebut diundangkan, yang artinya tahun 2015. Namun kenyataannya hingga kini belum terbentuk, sehingga beberapa fungsi DII dalam UU Keinsinyuran tidak berjalan.

Beberapa tugas penting DII adalah menetapkan standar kompetensi Insinyur bersama Menteri, menetapkan Sistem Registrasi Insinyur, menetapkan Sistem Sertifikasi Insinyur, menetapkan Sistem Uji Kompetensi, menetapkan Sistem Pengawasan Alih IPTEK Insinyur Asing dan Sistem Pengawasan Praktik Keinsinyuran.

“DII memiliki tugas merumuskan kebijakan, menjalin kerjasama keinsinyuran internasional dan mengawasi alih teknologi oleh insinyur asing. Ketiadaan DII  menghambat pencetakan insinyur profesional. Padahal, kebutuhan kita akan tenaga insinyur sangat besar seiring dengan peningkatan anggaran infrastruktur. Kalau dibiarkan terus, sama saja membuka kran untuk tenaga insinyur asing masuk ke Indonesia,” papar Sigit.

Sigit juga mengingatkan pemerintah bahwa belum diterbitkannya Perpres pembentukan DII merupakan bentuk pengabaian terhadap UU Keinsinyuran. “Pembentukan DII adalah amanat UU dan harus dijalankan suka atau tidak suka. Jika tidak dilaksanakan berarti mengabaikan amanat UU. Karena itu, presiden seharusnya sudah mengeluarkan Perpres ini jika tidak ingin dinilai mengabaikan UU,” tutur politisi PKS ini.

Seperti diketahui, meski sudah memiliki UU Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, hingga kini masih banyak aturan turunan UU tersebut yang belum diterbitkan. Ketiadaan peraturan turunan tersebut memberikan implikasi serius terhadap serbuan tenaga kerja asing dan sertifikasi serta izin kerja insinyur.

UU Keinsinyuran ini, kata Sigit, merupakan instrumen penting dan strategis untuk mengejar berbagai ketertinggalan Indonesia di sisi keinsinyuran dibandingkan beberapa negara, baik di ASEAN maupun dunia. Sebagai contoh, posisi Indonesia dari sisi jumlah sarjana teknik per satu juta penduduk relatif rendah dibandingkan negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan (25.309 sarjana teknik), Vietnam (9.037), Republik Rakyat Tiongkok (5.739), Thailand  (4.121), Malaysia (3.333), dan Indonesia (3.076). (http://m.metrotvnews.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *