Pengawas Tahu Bakal Amblas

 

PALEMBANG – Amblasnya jalan Tol Palembang – Indralaya (Palindra) sepanjang 30 meter di akses pintu masuk saat jelang arus mudik lebaran lalu mendapat perhatian dari DPR RI. Kemarin (13/7), rombongan Komisi V DPR meninjau ke lokasi. Hasilnya diketahui ternyata terdapat kesalahan perencanaan sejak awal pengerjaan.
Ketua rombongan Komisi V DPR Ir H Sigit Sosiantomo mengatakan, pada pengerjaan titik yang terjadi longsor tersebut tidak menggunakan sistem vakum karena ada SUTET sehingga peralatan tidak dapat masuk, radiasi dan sangat sensitif. Bahkan ketika dilakukan pengerjaan di sana, listrik di Sumsel sempat padam sekitar delapan jam.
”Padahal, metode tersebut harus dilakukan mengingat lokasi pembangunan Tol Palindra berada di lahan rawa,” ujar politisi PKS itu. Namun, pengerjaan seharusnya tidak dilakukan dan dipaksakan. Kontraktor harusnya mencari jalan alternatif agar hal tersebut tidak terjadi.
Jangan karena buru-buru agar dapat digunakan pada saat arus mudik lebaran dan tidak memperhatikan faktor penting lainnya. ”Ini sepertinya sejak awal sudah ada kesalahan pada perencanaan, konsultan dan juga pengawas sehingga longsor ini bisa terjadi,” paparnya.
Dikatakannya, faktor waktu dan progres pengerjaan sangat penting. Tapi struktur dan konstruksi jangan pula dikesampingkan. Pihaknya akan melaporkan masalah ini ke Menteri PU PERA agar tidak terjadi lagi. Apalagi, lanjut dia, kondisi yang sama juga kemungkinan terjadi di pembangunan infrastruktur lainnya.
Mengingat, mayoritas lahan di pulau Sumatera adalah rawa. ”Di Sumsel ada tiga pembangunan tol. Di titik ini ada begitu banyak bersinggungan dengan SUTET. Sedangkan Tol Palindra ada satu titik lagi di seksi II, KTM Rambutan,” ungkapnya.
Diakuinya ada empat kesimpulan yang dibuat selama melakukan peninjauan. Hal itu juga yang diharapkan diterapkan dalam pembangunan jalan tol Palindra ataupun jalan tol lainnya. Yakni harus ada treatment di lokasi yang serupa, meminta kepada pemerintah untuk tidak asal memerintahkan percepatan pengerjaan. Lalu sebelum melaksanakan harus ada asesment dari pengawas, dan pengawas juga tidak meninggalkan pengerjaan. Selain itu, harus jelas siapa yang bertanggungjawab atas kerugian dari kerusakan jalan tol itu.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya , Hamka B. Kady mengatakan, pengerjaan jalan tol terjadi longsor karena bersentuhan dengan proyek strategis nasional lainnya. Disamping pengerjaanya harus cepat lantaran tol Palindra berpacu dengan waktu (target). ”Meski begitu, kami tetap berharap tol ini dapat dikerjakan secara hati-hati,” tuturnya.
Kejadian tersebut akan menjadi bahan evaluasi, dibawa ke pusat agar tidak terjadi lagi dan menjadi bahan pembelajaran. Apalagi, dari hasil kajian sementara, amblasnya jalan tol menimbulkan kerugian sekitar Rp5 miliar untuk perbaikan. Namun pihaknya meminta penegasan dari pengelola dan kontraktor bahwa itu tidak dibebankan kepada negara dan rakyat. “Artinya kerugian ini ditanggung oleh kontraktor. Negara tidak menanggung. Ini murni kecerobohan kontraktor,” kata dia
Harus ada treatment dan juga pengawasan mulai perencaan hingga pelaksaan. Dikatakan, pada proyek ini memang ada assement dari pengawas di lapangan. ”Mereka pun sudah mengira akan terjadi longsor, namun tidak menyangka akan secepat itu terjadi penurunan,” ungkapnya.
Sementara itu, Manager Proyek Tol Palindra PT Hutama Karya, Hasan Turcahyo mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan dan masukan dari pertemuan tersebut. Ke depan, pihaknya pun akan segera mencari solusi untuk mengatasi titik pembangunan dilokasi yang bersentuhan dengan SUTET. ”Di Tol Palindra, ada dua titik yang bersinggungan dengan SUTET, saat ini lagi di cari kan jalan,” tukasnya. (yun/vin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *